Presisi Penyelidikan Tahbang POLDA SulSel Di Pertanyakan. Ada Apa?

SULSEL, Beritakin.com | Kuasa Hukum Pelapor Ahli Waris Haking, meminta oleh penyidik Harda dan Tahbang Polda SulSel, transparan dan akuntabel dalam pemeriksaan proses Trasnparan dan Akuntabel dalam pemeriksaan proses pelepasan hak  atas tanah yang di duga terdapat tindak pidana penempatan keterangan palsu pada akta pelepasan ha katas tanah “AKTA OTENTIK”.

Namun faktanya, penyidik tidak menindak lanjuti Laporan Polisi yang justru di A2 kan dan kemudian tanpa sepengetahuan sebagai Kuasa Hukum di buatkan keterangan pemberhentian penyelidikan yang terlebih dahulu diterima Terlapor.

“Disini kami hanya ingin tegaskan ke pada oknum Penyidik ang menangani kasus pasal 266 dan atau 167 KUHPidana Agar menuntaskan penyelidikan dengan terang benderang sebagai ketentuan pasal 1 Angka 5 KUHAP untuk membuat terang tindak Pidana.”, ujar Haking.

Sebagai Kuasa Hukum Ahli Waris, Haking telah menganalisis dan mengkaji data yuridis atas objek  bidang tanah sebelum kemudian mencari keadilan melalui penegakan hukum polri yang PRESISI. kita tidak asal lapor jika tidak ditemukan dugaan tindak pidana.

“Untuk itu kami juga menghimbau para atasan penyidik yang menangani kasus Nomor LP. / B / 765 / VII / 2022 / SPKT tanggal 26 Juli 2022, Kenapa Laporan Polisi yang kami laporkan semuanya dimentahkan padahal kwalitas bukti dan kejahatan yang kami laporkan tersebut memiliki kecukupan bukti baik dari sisi Alat bukti dan Barang Bukti.”, paparnya lebih lanjut.

Pertimbangan Hukum atas laporan keterangan palsu pada akta autentik dapat saya paparkan bahwa :

1.Halaman ke 3 Akta Nomor -13- Pelepasan Hak Abdul Jamaluddin Sake keterangan diperhadapkan Asli P2 Asli, sepengetahuan kami selaku kuasa bahwa Asli Arsip P2 Tidak dapat di diperhadapkan aslinya untuk transaksi seharusnya SURAT KETERANGAN TANAH dari pemerintah setempat yang menjelaskan batas batas objek berdasarkan pada Asil Arsip P2 Pemerintah Setempat.

2.Keterangan batas batas Utara, timur, selatan, barat tidak sesuai dengan batas batas pada objek bidang tanah yang di klaim pada akta nomor 13 An. Abdul Djamaluddin Sake.

keterangan tersebut merupakan KETERANGAN PALSU pada AKTA OTENTIK

“Pertimbangan tersebut mendorong kami mencari keadilan yang presisi.”, tegasnya.

“Kiranya persoalan klien kami ini, para petinggi polri memiliki kepekaan yang sangat dalam, untuk membangun citra kepolisian Republik Indonesia dengan bersungguh-sungguh tidak hanya dengan kegagahan sebuah narasi semata dengan berbagai program namun aplikasinya di duga masih banyak oknum-oknum melakukan praktek -praktek mafia hukum yang menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti yg kami rasakan saat ini.”, tuturnya.

Dihadapan awak media, kuasa hukum Ahli Waris Haking akan mengupayakan penegakan hukum dan akan mengkoordinasikan kepada Presiden R.I. Kementerian Agraria, Kapolri, Menkopolhukam dan Komite Investigasi Negara R.I, agar dilakukan Investigasi atas fakta keterangan yang disampaikan. (PR/Fjr)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button