Presiden Akui Progres Penanggulangan Pandemi Corona Belum Signifikan
Jakarta – Kinerja pemerintah dalam menangangani pandemi Corona (Covid-19) belum memiliki progres yang signifikan.
Hal ini ditegaskan dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sidang Kabinet pada 18 Juni lalu yang dihadiri seluruh menteri di Istana Kepresidenan.
Bahkan dengan terang-terangan, Presiden Jokowi menyebut tidak ada progres yang signifikan dari penanggulangan pandemi Corona di negeri ini.
“Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada!” tegas Presiden Jokowi dalam video Rapat Kabinet yang baru diupload, Minggu (28/6).
Nada bicara Presiden Jokowi memang kerap meninggi saat membuka Sidang Kabinet ini. Dia mengatakan bahwa di tiga bulan ke belakang hingga saat ini di masa krisis akibat pandemi Corona, masih ada anggota kabinet bekerja biasa-biasa saja.
“Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan,” tandasnya.
Jokowi menegaskan, bahwa kondisi saat ini diperlukan tindakan luar biasa atau extraordinary. Jangan sampai terhambat hanya oleh peraturan.
Ia mencontohkan, Kementerian Kesehatan yang baru mencairkan 1,53 persen anggaran. Padahal, anggaran yang diberikan sebesar Rp70-an triliun.
“Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan,” tandas Presiden.
Soal bantuan sosial yang ditunggu masyarakat, Jokowi juga meminta untuk segera dikeluarkan. Jika ada masalah segera lakukan tindakan lapangan.
“Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen,” tandas Kepala Negara.
Juga terkait stimulus ekonomi. Dia meminta agar bantuan-bantuan segera diberikan kepada sektor mikro, kecil, menengah hingga industri padat karya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar.
“Mereka menunggu semua. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Nggak ada artinya. Usaha mikro, kecil, menengah, perbankan, semuanya. Terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan udah ada PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita hanya gara-gara peraturan,” tegas Jokowi.
Mantan gubernur DKI itu bahkan menawarkan jika ada masalah dalam peraturan dan kebijakan, dirinya bisa menerbitkan Perppu seperti Perppu Nomor 1 yang memberi keleluasaan menteri mencairkan anggaran untuk penanganan Corona.
“Kalau mau minta keluarkan Perppu lagi saya buatkan lagi Perppu kalau yang ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya,” tegas Jokowi.
Jokowi bahkan terpikir akan membubarkan lembaga atau mencopot menteri.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ucap Jokowi dengan nada tinggi.
“Kalau Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan,” tegasnya.
