Politik Dinasti Bentuk Kekalahan Demokrasi
Jakarta – Politik dinasti adalah bentuk dari kekalahan demokrasi. Dan gejala politik dinasti di Indonesia mewabah pasca reformasi.
Seperti diungkapkan Direktur Eksekutif Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC), Andriadi Achmad, hal di atas besar kemungkinan terjadi disebabkan Pemilu menggunakan metode proporsional terbuka dalam Pileg dan Pilkada serta Pilpres secara langsung.
“Dimana faktor keterpilihan dari kandidat baik di eksekutif melalui pemilihan langsung maupun legislatif melalui suara terbanyak, sehingga cenderung mengandalkan modal popularitas, modal keturunan dan modal finansial,” kata Andriadi di Jakarta, Selasa (14/7).
Sehingga lanjut Andriadi, ideologi atau program kerja kandidat yang bertarung tidak terlalu memberikan pengaruh signifikan dalam menentukan kemenangan.is
Dia mengakui, sangat sulit untuk memutus mata rantai politik dinasti walaupun telah berada di alam demokrasi, dikarenakan terkait dengan trah atau kehormatan keturunan keluarga.
Bagaikan di alam kerajaan, seorang raja atau ratu akan mempersiapkan putra mahkota (pangeran atau putri) untuk meneruskan kehormatan kerajaan sebagai Raja atau Ratu.
Begitu juga di politik Indonesia, seorang walikota atau bupati atau gubernur bahkan presiden mempersiapkan keturunannya mengikuti jejak langkahnya sebagai kehormatan dan martabat keluarga. Tak terkecuali di legislatif juga terjadi dinasti politik yang sangat kentara.
“Tak mudah untuk menghilangkan dinasti politik saat ini tengah menggurita, karena terkait dengan mitos mempertahankan trah kehormatan keluarga. Seorang bupati/walikota akan mempersiapkan pengganti dirinya dari trah keluarganya, begitu juga seorang gubernur bahkan seorang presiden sekalipun,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat ada delapan dari sembilan partai politik yang lolos ke parlemen menyumbang 48 legislator yang memiliki hubungan kekerabatan dengan politikus atau pejabat negara lainnya,
