Peluncuran Katalog Elektronik LKPP Versi 6: Langkah Baru dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beritakin.com,Jakarta – Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0. Peluncuran ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan dengan teknologi digital yang lebih efisien dan transparan.
Peluncuran Secara Resmi: Pada hari Selasa, 10 Desember 2024, Presiden RI, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik LKPP Versi 6 dari Istana Negara, Jakarta. Peluncuran ini menjadi simbol transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang mendukung penghematan anggaran, efisiensi waktu, dan transparansi yang lebih tinggi.
Fitur Baru Katalog Elektronik V6: Katalog Elektronik V6 menawarkan berbagai fitur yang mempermudah proses pengadaan, di antaranya:
- Kemudahan Transaksi: Proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu RI dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.
- E-Audit dan Monitoring Real-Time: Proses transaksi dapat dipantau secara langsung untuk memastikan akuntabilitas.
- Kemudahan Akses Informasi: Pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi terkait produk, harga, dan spesifikasi, sehingga mempercepat proses pengadaan.
Manfaat Katalog Elektronik V6: Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa katalog elektronik ini akan menghemat 20-30% anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Selain efisiensi anggaran, sistem ini juga berpotensi mengurangi biaya administrasi serta mempercepat proses pengadaan melalui otomatisasi.
Upaya Pengurangan Korupsi: Peluncuran Katalog Elektronik V6 juga diharapkan dapat mengurangi potensi tindak korupsi di sektor pengadaan barang/jasa, berkat transparansi dan persaingan yang lebih sehat.
Kewajiban Penggunaan Katalog Elektronik V6: Seiring dengan peluncuran resmi ini, seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) diharapkan mulai menggunakan Katalog Elektronik Versi 6 per 1 Januari 2025. Sebelumnya, sistem ini telah diterapkan secara pilot di lima K/L/Pemda, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pernyataan dari Kepala LKPP: Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menyatakan bahwa dengan inovasi pada sistem Katalog Elektronik V6, pemerintah berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengadaan barang/jasa serta penguatan ekonomi kerakyatan. Ia juga mengungkapkan bahwa fitur baru dalam katalog ini diharapkan meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
Pemerintah mengundang seluruh pihak untuk menjelajahi dan memanfaatkan fitur-fitur baru yang ada di Katalog Elektronik Versi 6, yang diharapkan dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa berintegritas, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
( Kelana Peterson) @ Ig; Kelana Luntang Lantung
