Pandemi Covid-19 Berpotensi Picu Money Politics Pilkada

Jakarta – Dampak pandemi Corona (Covid-19) pada melemahnya ekonomi masyarakat diyakini dapat berpengaruh juga kepada dinamika Pilkada Serentak 2020.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkirakan potensi politik uang di pesta demokrasi tahun ini diperkirakan bakal lebih tinggi dibandingkan pada beberapa pemilihan sebelumnya.

Hal ini mengingat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia memburuk akibat pandemi virus corona Covid-19.

“Karena kondisi pandemi ini ekonomi kurang baik, maka money politic juga bisa tinggi,” kata Ketua Bawaslu, Abhan di Jakarta, Kamis (2/7).

Ia memperkirakan modus politik uang berupa bantuan sosial diperkirakan marak terjadi dalam Pilkada 2020. Ada pula yang berbentuk pemberian bantuan alat kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD).

Sebenarnya, Abhan menilai pemberian bansos, alat kesehatan, maupun APD ini sah-sah saja dalam kondisi normal. Hanya saja, bagi-bagi uang jelang Pilkada 2020 akan disertai unsur politis.

“Nantinya dia diminta untuk memilih. Jadi unsurnya (politik uang) terpenuhi karena ada unsur untuk mengajak memilih,” kata Abhan.

Dia menjelaskan politik uang tersebut dapat menyebabkan timbulnya potensi korupsi dan merusak tatanan demokrasi yang ada saat ini.

Selain itu, Abhan menilai pelaksanaan Pilkada nantinya tidak lagi berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

“Kemudian semakin tingginya biaya politik,” kata dia.

Untuk mengantisipasi politik uang terjadi di Pilkada 2020, Abhan menilai sudah ada aturan yang melarang hal tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sanksi politik uang dalam UU tersebut bisa berupa pidana maupun administrasi.

“Bawaslu punya kewenangan untuk memproses secara ajudikasi dan sanksi yang paling berat adalah memberikan putusan diskualifikasi,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here