Ketua KPK Harap Pilkada Serentak Tidak Lahirkan Koruptor Baru

Jakarta – Sejak dibuka 4 September hingga batas akhir pada Minggu, 6 September 2020, bangsa ini telah menyaksikan riuhnya proses pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung dalam perhelatan pilkada serentak 2020.

“Saya mengucapkan selamat berkompetisi, bersaing sehat untuk memenangkan hati dan suara rakyat dengan cara-cara terhormat,” ujar Firli Bahuri, dalam keterangan resminya, Senin (7/9/2020).

Firli mengatakan hendaknya calon kepala daerah adu ide, program, serta gagasan untuk pembangunan daerah dan kemajuan rakyat, bukan bujuk rayu, janji manis, apalagi jual beli suara untuk dapat melenggang ke tampuk kekuasaan.

“Saya kembali ingatkan terutama kepada calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan instrumen apalagi anggaran negara, dalam kontestasi pilkada serentak 2020,” tegasnya.

Jangan pernah berfikir, lanjutnya, KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

“Kita sudah membangun sistem khusus untuk memantau pilkada serentak 2020 serta menerapkan konsep three prongs approaches dalam mengawal pilkada bersih,” jelasnya.

Selain itu, Firli menyebut KPK memiliki ‘mata rakyat’, yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. “Mereka tidak takut, berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran diantara bisikan kejahatan korupsi,” tambahnya.

Banyak yang membenci korupsi, namun tidak sedikit yang hanya diam sehingga korupsi atau kejahatan atas kemanusiaan tersebut bisa terjadi. Dengan kata lain, yang menumbuhkan kejahatan korupsi seringkali adalah ketidakpedulian kita sendiri.

Menurut Firli, antusias dan peran aktif ‘mata rakyat’ ini, dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupis dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK, sehingga dapat kita cegah bila belum terjadi dan pasti kita tindak jika (korupsi) telah dilakukan.

Bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri, KPK akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas, sebagai upaya pencegahan korupsi.

KPK berupaya penuh agar Pilkada serentak 2020 tidak membidani kelahiran koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya, dimana tak lama setelah dilantik, kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi.

“Sekali lagi, saya himbau kepada seluruh calon kepala daerah termasuk tim sukses dan partai politik pengusung, untuk mengedepankan sportifitas anti korupsi, dalam memenangkan pilkada serentak 2020,” tukas Firli.

Firli menyebut pihaknya optimistis, dengan semangat sportifitas anti korupsi, Pilkada Serentak 2020 dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas.

Sehingga, ucapnya, dapat mewujudkan semua cita-cita dan harapan Founding Fathers kita, di mana negara ini dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. myz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here