Human Studies Institute Terhadap Wacana Revisi UU Polri

beritakin.com,Jakarta-Dr. Rasminto (Direktur Eksekutif Human Studies Institute),Wacana revisi UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri oleh DPR RI disambut positif oleh Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Dr. Rasminto. Menurutnya, revisi UU Polri merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan membangun citra positif kepolisian.

“Revisi UU Polri jadi angin segar untuk meningkatkan kinerja dan membangun citra positif kepolisian,” ujar Rasminto.

Dalam keterangannya yang diterima redaksi pada Selasa (21/5/24), Rasminto menjelaskan bahwa revisi UU Polri sudah sepatutnya dilakukan segera karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

“UU Polri sudah berusia 22 tahun. Tantangan yang dihadapi Polri semakin kompleks sehingga institusi Polri harus segera menyesuaikan diri agar tidak tertinggal,” jelasnya.

Namun, Rasminto tidak sepakat apabila wacana revisi UU Polri hanya terkait dengan usia pensiun anggota.

“Sepertinya belum urgent jika wacana revisi UU Polri hanya terkait usia pensiun yang saat ini 58 tahun menjadi 60 tahun, apalagi disamakan dengan jabatan fungsional ASN lainnya hingga 65 tahun,” tegasnya.

Ia menambahkan perlunya mengkaji urgensi penambahan usia pensiun, serta menyoroti pentingnya prioritas pada masalah komposisi anggota dengan daftar susunan personil (DSP) yang baru mencapai 50,7%.

“Dengan jumlah personil Polri saat ini sekitar 447 ribu yang baru memenuhi DSP 50,7%, ini menunjukkan rasio anggota dengan penduduk 1:1000. Masih ada kekurangan sekitar 410 ribu personil lagi atau 40,3% jika ingin memenuhi DSP riilnya untuk mencapai rasio ideal 1:300,” katanya.

Rasminto juga menekankan pentingnya trust building kelembagaan dalam revisi UU ini.

“Sangat penting bagi Polri saat ini untuk membangun trust building dengan mengungkap kasus-kasus apapun, sehingga tidak ada lagi stigma ‘no viral, no justice’,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rasminto memandang perlunya revisi UU Polri yang menyentuh persoalan aspek kultural Polri.

“Diharapkan dalam revisi UU nanti, aspek kultural perlu dibangun kembali. Penguatan jati diri, doktrin, Tribrata, Catur Prasetya, dan kode etik Polri harus menjadi bagian dari pemuliaan profesi Polri di masa depan,” ujarnya.

Rasminto juga menekankan perlunya redefinisi jati diri Polri dalam adaptasi sebagai polisi di negara demokrasi.

“Penting dalam revisi UU Polri ada penekanan pada penyesuaian arah agenda reformasi dengan melakukan redefinisi jati diri Polri melalui demiliterisasi. Polri harus dipahami sebagai polisi sipil dan bukan bagian dari militer yang bersifat militeristik, dengan lebih mengedepankan penanganan kasus-kasus hukum tanpa menggunakan senjata seperti yang dimiliki oleh militer,” pungkasnya.

(Kelana Peterson)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button