Gagal Tanggulangi Pandemi Corona, Segera Reshuffle Kabinet
Jakarta – Opsi reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet 18 Juni lalu langsung disambut baik.
Direktur Eksekutif Center for Budjet Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi misalnya, ia menyatakan setuju dengan niat Jokowi melakukan reshuffle kabinet lantaran gagal menghadapi pandemi Covid-19. Karena itu, Uchok menyarankan kepada Presiden untuk segera melakukan reshuffle kabinet.
“Saat ini, rata-rata kinerja para menteri jelek banget alias jeblok,” kata Uchok di Jakarta, Senin (29/6).
Uchok melihat ada menteri jarang terdengar suaranya dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Kusangka kena Covid-19, ternyata masih sehat tapi tidak mau bicara,” seloroh Uchok
Ia juga mengingatkan, guna segera meningkatkan performa kinerja pemerintah, presiden segera melakukan reshuffle.
“Tidak usah mengancam-ancam mau reshuffle. Langsung saja reshuffle,” tegasnya.
Menurut Uchok, sejumlah menteri layak diganti.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan yang dianggap tak memiliki konsep penanggulangan Covid-19. Selain itu, Menkominfo juga perlu diganti.
“Kementerian Keuangan juga harus diganti. Pergantian ini penting agar pasar makin percayaan dengan Indonesia. Selain itu, Menteri Keuangan sekarang kerja sangat lambat, karena Sri Mulyani masih trauma dengan kasus Century,” tandas mantan pendiri LSM Fitra ini.
Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebut, ada 12 menteri lainnya yang harus direshuffle Jokowi.
“Jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Kabinet Presiden Jokowi sekarang semakin loyo dan tidak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi,” tegas Neta.
Dicontohkannya, di saat Jokowi menyatakan listrik gratis di tengah pandemi Covid-19 terhadap pemakai golongan kecil, tapi listrik kelompok atas malah melonjak harganya.
“Jika dicermati, kasus listrik inikan sebuah tamparan yg memalukan Jokowi. Selain itu, di saat minyak dunia harganya melorot, tapi harga BBM Indonesia tetap stabil. Semua itukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah seakan tidak terarah,” ucap Neta.
Ia menilai, jika pemerintah ingin berlari kencang seiring diterapkannya konsep the new normal, pergantian kabinet harus dilakukan Jokowi. Konsep dan slogan the new normal hanya omong kosong belaka jika menteri-menteri kabinet Jokowi tetap loyo.
Harapan Jokowi akan ada terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan dimunculkan anak-anak muda milenial di kabinet, ternyata gagal total. Tak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi di tengah pademi Covid-19. Semua seakan ngumpet mengikuti perintah di rumah saja, padahal dlm kondisi pademi Covid-19 Jokowi perlu pemikiran pemikiran yang bisa membantunya dengan maksimal. Minimal membuat konsep terobosan di bidangnya masing masing dan begitu wabah Covid 19, kementeriannya bisa berlari kencang.
“Ini yang terjadi justru, jika tidak bersembunyi, para menterinya justru membuat hal hal kontroversial yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya.
IPW menyoroti, dari 12 menteri Jokowi yang patut kena reshuffle, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki salah satunya. Pasalnya, di tengah kegoyahan ekonomi global, Kementerian Koperasi dan UKM harusnya bisa berada di depan menggerakkan ekonomi rakyat lewat terobosan UKM.
Kemudian Menkumham yang membuat kegaduhan dengan melepaskan ribuan narapidana, Menpora dan Menteri Pariwisata tak terdengar suaranya, Menteri Perdagangan untuk mengatasi mafia perdagangan gula saja tak berdaya, Menaker mengijinkan TKA China masuk di tengah pademi Covid-19.
“Lalu Mensos tak mampu mengkoordinasikan Bansos, Menteri Kominfo tak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pademi Covid-19, Menteri Perhubungan tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian tak terdengar kiprahnya, Menteri BUMN tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pademi Covid 19, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu memunculkan kontroversial yang memicu kegaduhan,” ujar Neta.
Pademi Covid-19 ini dikatakannya harus menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi menterinya agar ke depan bersamaan debgan diterapkannya the new normal pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membangun negeri ini.
