Bamsoet: Presiden Jokowi Setuju Pembahasan PPHN Asal Tak Melebar

Bogor – Jumat (13/8) lalu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berserta dengan pimpinan MPR lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dengan kepala negara membahas mengenai amandemen terbatas UUD tahun 1945.

Bamsoet akui, amandemen terbatas itu tidak akan menjadi bola liar atau membuka kotak pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan Presiden dan dan Wakil Presiden menjadi tiga periode.

“Kekhawatiran justru datang dari Presiden Jokowi. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodesasi Presiden dan Wakil Presiden menjadi tiga periode. Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (14/8).

Rombongan yang turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain; Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad, dan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono.

Selanjutnya Waketum Partai Golkar menuturkan, Presiden Jokowi mendukung dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.

“Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodesasi Presiden dan Wakil Presiden, karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu,” katanya.

Terkait pasal 37 UUD NRI 1945, Bamsoet memaparkan, mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi. Perubahan tidak dapat dilakukan secara serta merta. Melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR.

“Dengan demikian, tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Semisal, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut,” terangnya.

Bahkan Kepala Badan Bela Negara FKPPI menambahkan, amandemen terbatas hanya akan ada penambahan dua ayat dalam amandemen UUD NRI 1945. Penambahan ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945.

“Penambahan satu ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Sementara penambahan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai PPHN. Selain itu, tidak ada penambahan lainnya dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945,” pungkas Bamsoet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here