Ketum KNPI Desak Aparat Periksa Dirut BNI dalam Kasus KoinWorks Rp365 Miliar
beritakin.com,Jakarta – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, mendesak aparat penegak hukum (APH)—Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—untuk memeriksa Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Royke Tumilaar. Desakan ini terkait dugaan keterlibatan BNI dalam kasus penyelewengan dana senilai Rp365 miliar di platform pinjaman KoinWorks.
“KNPI meminta kepolisian segera memeriksa dan menahan Dirut BNI, Royke Tumilaar, karena turut bertanggung jawab sebagai pihak pemberi pinjaman kepada KoinWorks,” ujar Haris dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (10/12).
KNPI juga berencana melaporkan kasus ini ke KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Haris, sebagai bank milik negara, BNI wajib mengelola dana dengan akuntabilitas tinggi. “Jika ditemukan penyimpangan, hal ini berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi,” tegas Haris.
Kasus Bermula dari Penipuan Data Peminjam
Kasus ini bermula dari laporan bahwa salah satu peminjam Koin P2P, Michael Timothy Hardjadinata, diduga menggunakan data KTP palsu untuk memperoleh pinjaman senilai Rp365 miliar. Hingga kini, baru Rp75 miliar yang berhasil dikembalikan.
Manajemen Koin P2P telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, menjadikannya perhatian publik. KoinWorks—anak usaha Koin P2P—sebelumnya bekerja sama dengan BNI untuk menyalurkan pinjaman modal kerja bagi pelaku UMKM melalui layanan seperti NEO Card, yang diklaim memberikan akses keuangan kepada lebih dari 65 juta pelaku usaha kecil di Indonesia.
Namun, dengan mencuatnya kasus ini, peran BNI sebagai pemberi pinjaman ikut dipertanyakan.
“BNI sebagai lender harus bertanggung jawab atas kerugian ini karena uang yang dipinjamkan merupakan uang negara,” tegas Haris.
KNPI Siap Tekan Aparat Jika Kasus Tidak Ditindaklanjuti
Haris Pertama menegaskan bahwa KNPI siap menggelar aksi jika aparat tidak segera mengambil langkah hukum terhadap Dirut BNI.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kepolisian, Kejagung, dan KPK lamban menangani kasus ini, KNPI akan turun ke jalan untuk mendesak Royke Tumilaar segera ditetapkan sebagai tersangka. Ini penting demi menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana negara,” pungkas Haris.
Pewarta: Kelana Peterson @Ig : Kelana Luntang lantung
